Pemerintah Berencana Jadikan Sertifikat Vaksin Sebagai Syarat Untuk Kegiatan Publik

KALACITRA.COM - Pemerintah berencana akan menjadikan Sertifikat vaksin Covid-19 menjadi salah satu prasyarat dalam kegiatan publik.

Terdapat enam kegiatan yang mensyaratkan vaksinasi dalam penerapan protokol kesehatan. Antara lain adalah kegiatan perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan.

"Kami akan segera melakukan pilot project yang mengatur secara digital penerapan prokes di enam aktifitas utama," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers, Senin (9/08/2021).

Menteri berusia 57 tahun tersebut menyebutkan, dalam uji coba, pemerintah akan bekerjasama dengan mal dan pusat perbelanjaan. Nantinya terdapat skrining pengunjung sebelum memasuki area mal dan pusat belanja.

Pengunjung yang telah mendapatkan vaksinasi akan mendapatkan fasilitas berbeda. Protokol kesehatan yang diterapkan bagi pengunjung yang telah divaksin pun akan lebih longgar.

"Kalau sudah divaksin mereka akan masuk dan memperoleh protokol yang lebih longgar dibandingkan dengan yang belum vaksin," ungkap Budi.

Budi mencontohkan nantinya pengunjung restoran yang sudah divaksin dapat menempati meja untuk empat orang dan boleh membuka masker. Sementara pengunjung yang belum divaksin dibatasi lebih ketat dan ditempatkan di area terbuka.

Sebagai informasi, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, 51.195.551 warga Indonesia sudah menerima suntikan vaksin corona dosis pertama per 9 agustus. Dari jumlah tersebut, sejumlah 24.897.580 orang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua.

Pemberian vaksinasi masih diprioritaskan di wilayah Jawa dan Bali dengan alasan penularan dan kematian yang tinggi. Targetnya vaksinasi di 7 wilayah aglomerasi Jawa dan Bali akan mencapai 70% populasi pada akhir September mendatang.

"Kemudian 45 kabupaten dan kota di luar Jawa dan Bali akan mendapat prioritas untuk mendapat tambahan vaksin," tutup Budi.

Foto : Muhammad Zacky M

Editor : Eliza Yunia